- Sawiyanto, S.Pd.I, M.A
- Logo Al Washliyah
- Rakernas II MP Al Washliyah
- Sistem Pelayanan BP4
- Rakerwil MP Al Washliyah 2014
- Rencana Pengemb Madr/Sekolah
Sawiyanto, S.Pd.I, M.A
Sekretaris Majelis Pendidikan Al Washliyah Deli SerdangMore
Aljam'iyatul Washliyah
Maju dan Berkembang Zaman BerzamanMore
Sawiyanto, S.Pd.I, M.A
Peserta Rakernas II MP Al Washliyah 21 s.d 23 Februari 2014 di BaliMore
Sistem Pelayanan BP4
Pernikahan/Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan...More
Rakerwil MP Al Washliyah Sumut : 27 Mei 2014
Pengurus MP PW dan MP PD Al Washliyah se-Sumut More
Madrasah Harus Memiliki Rencana Pengembangan
Madrasah/Sekolah merupakan komunitas masyarakat yang utuh dan bulat serta..... More
Sabtu, 31 Mei 2014
Rabu, 16 April 2014
FORM PENDATAAN EMIS SEMESTER GENAP TAHUN PELAJARAN 2013/2014
Tanjung Morawa (RA Al-Huda) - Bagi teman-teman Kepala Raudhatul Athfal yang ingin mendownload Format Pendataan Emis Semester Genap tahun Pelajaran 2013/2014 silahkan Klik disini
Read more...
Sabtu, 20 Juli 2013
Kegiatan Wisuda RA Al-Huda 2013
Pakaian Adat
Sambutan dari Orang Tua Santri
(Bapak RIONO)
Sambutan Kepala RA Al-Huda
(Dewi Asiwi)
Sambutan Ketua Yayasan
(Sawiyanto, S.Pd.I, M.A)
Penampilan Santri Bercerita
(Aufa Askasya Mustafa)
Santri Bercerita
(Yogi Pratama)
Senin, 04 Februari 2013
Minggu, 25 November 2012
KODE ETIK GURU INDONESIA
PEMBUKAAN
Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa guru Indonesia menyadari bahwa jabatan guru adalah suatu profesi yang terhormat dan mulia. Guru
mengabdikan diri dan berbakti untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan
meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman, bertakwa, dan
berakhlak mulia serta menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni
dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur, dan beradab.
Guru Indonesia selalu tampil secara profesional dengan
tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih,
menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini
jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Guru
Indonesia memiliki kehandalan yang tinggi
sebagai sumber daya utama untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional,
yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang
beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat,
berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang
demokratis dan bertanggung jawab.
Guru
Indonesia adalah insan yang layak ditiru dalam kehidupan bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara, khususnya oleh peserta didik, yang dalam
melaksankan tugas berpegang teguh pada prinsip “ing ngarso sung tulodho, ing madya mangun karso, tut wuri handayani”. Dalam
usaha mewujudkan prinsip-prinsip tersebut guru Indonesia ketika
menjalankan tugas-tugas profesionalnya dituntut memiliki kompetensi
pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi
profesional sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi.
Guru
Indonesia bertanggung jawab mengantarkan siswanya untuk mencapai
kedewasaan sebagai calon pemimpin bangsa pada semua bidang kehidupan.
Untuk itu, pihak-pihak yang berkepentingan selayaknya tidak mengabaikan
peranan guru dan profesinya, agar bangsa dan negara dapat tumbuh sejajar
dengan dengan bangsa lain di negara maju, baik pada masa sekarang
maupun masa yang akan datang. Kondisi seperti itu bisa mengisyaratkan
bahwa guru dan profesinya merupakan komponen kehidupan yang dibutuhkan
oleh bangsa dan negara ini sepanjang zaman. Hanya dengan pelaksanaan
tugas guru secara profesional hal itu dapat diwujudkan eksitensi bangsa
dan negara yang bermakna, terhormat dan dihormati dalam pergaulan antar
bangsa-bangsa di dunia ini.
Peranan
guru semakin penting dalam era global. Hanya melalui bimbingan guru
yang profesional, setiap siswa dapat menjadi sumber daya manusia yang
berkualitas, kompetitif dan produktif sebagai aset nasional dalam
menghadapi persaingan yang makin ketat dan berat sekarang dan dimasa
datang.
Dalam
melaksanakan tugas profesinya guru Indonesia menyadari sepenuhnya bahwa
perlu ditetapkan Kode Etik Guru Indonesia sebagai pedoman bersikap dan
berperilaku yang mengejewantah dalam bentuk nilai-nilai moral dan etika
dalam jabatan guru sebagai pendidik putera-puteri bangsa.
BAGIAN SATU
Pengertian, Tujuan, dan Fungsi
Pasal 1
(1) Kode
Etik Guru Indonesia adalah norma dan asas yang disepakati dan diterima
oleh guru-guru Indonesia sebagai pedoman sikap dan perilaku dalam
melaksanakan tugas profesi sebagai pendidik, anggota masyarakat, dan
warga negara.
(2) Pedoman
sikap dan perilaku sebagaimana yang dimaksud pasa ayat (1) pasal ini
adalah nilai-nilai moral yang membedakan perilaku guru yang baik dan
buruk, yang boleh dan tidak boleh dilaksanakan selama menunaikan
tugas-tugas profesionalnya untuk mendidik, mengajar, membimbing,
mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik, serta
pergaulan sehari-hari di dalam dan di luar sekolah.
Pasal 2
(1) Kode
Etik Guru Indonesia merupakan pedoman sikap dan perilaku bertujuan
menempatkan guru sebagai profesi terhormat, mulia, dan bermartabat yang
dilindungi undang-undang.
(2) Kode
Etik Guru Indonesia berfungsi sebagai seperangkat prinsip dan norma
moral yang melandasi pelaksanaan tugas dan layanan profesional guru
dalam hubungannya dengan peserta didik, orangtua/wali siswa, sekolah dan
rekan seprofesi, organisasi profesi, dan pemerintah sesuai dengan
nilai-nilai agama, pendidikan, sosial, etika, dan kemanusiaan.
BAGIAN DUA
Sumpah/Janji Guru Indonesia
Pasal 3
(1) Setiap
guru mengucapkan sumpah/janji guru Indonesia sebagai wujud pemahaman,
penerimaan, penghormatan, dan kesediaan untuk mematuhi nilai-nilai moral
yang termuat di dalam Kode Etik Guru Indonesia sebagai pedoman bersikap dan berperilaku, baik di sekolah maupun di lingkungan masyarakat.
(2) Sumpah/janji
guru Indonesia diucapkan di hadapan pengurus organisasi profesi guru
dan pejabat yang berwenang di wilayah kerja masing-masing.
(3) Setiap pengambilan sumpah/janji guru Indonesia dihadiri oleh penyelenggara satuan pendidikan.
Pasal 4
(1) Naskah sumpah/janji guru Indonesia dilampirkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Kode Etik Guru Indonesia.
(2) Pengambilan sumpah/janji guru Indonesia dapat dilaksanakan secara perorangan atau kelompok sebelum melaksanakan tugas.
BAGIAN TIGA
Nilai-nilai Dasar dan Nilai-nilai Operasional
Pasal 5
Kode Etik Guru Indonesia bersumber dari:
(1) Nilai-nilai agama dan Pancasila.
(2) Nilai-nilai kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional.
(3) Nilai-nilai
jatidiri, harkat, dan martabat manusia yang meliputi perkembangan
kesehatan jasmaniah. emosional, intelektual, sosial, dan spiritual,
Pasal 6
(1) Hubungan Guru dengan Peserta Didik:
a. Guru
berprilaku secara profesional dalam melaksanakan tugas mendidik,
mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi
proses dan hasil pembelajaran.
b. Guru
membimbing peserta didik untuk memahami, menghayati, dan mengamalkan
hak-hak dan kewajibannya sebagai individu, warga sekolah, dan anggota
masyarakat.
c. Guru mengakui bahwa setiap peserta didik memiliki karakteristik secara individual dan masing-masingnya berhak atas layanan pembelajaran.
d. Guru menghimpun informasi tentang peserta didik dan menggunakannya untuk kepentingan proses kependidikan.
e. Guru
secara perseorangan atau bersama-sama secara terus-menerus berusaha
menciptakan, memelihara, dan mengembangkan suasana sekolah yang
menyenangkan sebagai lingkungan belajar yang efektif dan efisien bagi
peserta didik.
f. Guru
menjalin hubungan dengan peserta didik yang dilandasi rasa kasih sayang
dan menghindarkan diri dari tindak kekerasan fisik yang di luar batas
kaidah pendidikan.
g. Guru berusaha secara manusiawi untuk mencegah setiap gangguan yang dapat mempengaruhi perkembangan negatif bagi peserta didik.
h. Guru
secara langsung mencurahkan usaha-usaha profesionalnya untuk membantu
peserta didik dalam mengembangkan keseluruhan kepribadiannya, termasuk
kemampuannya untuk berkarya.
i. Guru menjunjung tinggi harga diri, integritas, dan tidak sekali-kali merendahkan martabat peserta didiknya.
j. Guru bertindak dan memandang semua tindakan peserta didiknya secara adil.
k. Guru berperilaku taat asas kepada hukum dan menjunjung tinggi kebutuhan dan hak-hak peserta didiknya.
l. Guru
terpanggil hati nurani dan moralnya untuk secara tekun dan penuh
perhatian bagi pertumbuhan dan perkembangan peserta didiknya.
m. Guru
membuat usaha-usaha yang rasional untuk melindungi peserta didiknya
dari kondisi-kondisi yang menghambat proses belajar, menimbulkan
gangguan kesehatan, dan keamanan.
n. Guru
tidak membuka rahasia pribadi peserta didiknya untuk alasan-alasan yang
tidak ada kaitannya dengan kepentingan pendidikan, hukum, kesehatan,
dan kemanusiaan.
o. Guru
tidak menggunakan hubungan dan tindakan profesionalnya kepada peserta
didik dengan cara-cara yang melanggar norma sosial, kebudayaan, moral,
dan agama.
p. Guru tidak menggunakan hubungan dan tindakan profesional dengan peserta didiknya untuk memperoleh keuntungan-keuntungan pribadi.
(2) Hubungan Guru dengan Orangtua/Wali Murid :
- Guru berusaha membina hubungan kerjasama yang efektif dan efisien dengan orangtua/wali siswa dalam melaksanakan proses pendidikan.
- Guru memberikan informasi kepada orangtua/wali secara jujur dan objektif mengenai perkembangan peserta didik.
- Guru merahasiakan informasi setiap peserta didik kepada orang lain yang bukan orangtua/walinya.
- Guru memotivasi orangtua/wali siswa untuk beradaptasi dan berpartisipasi dalam memajukan dan meningkatkan kualitas pendidikan.
- Guru bekomunikasi secara baik dengan orangtua/wali siswa mengenai kondisi dan kemajuan peserta didik dan proses kependidikan pada umumnya.
- Guru menjunjung tinggi hak orangtua/wali siswa untuk berkonsultasi denganya berkaitan dengan kesejahteraan, kemajuan, dan cita-cita anak atau anak-anak akan pendidikan.
- Guru tidak melakukan hubungan dan tindakan profesional dengan orangtua/wali siswa untuk memperoleh keuntungan-keuntungan pribadi.
(3) Hubungan Guru dengan Masyarakat :
- Guru menjalin komunikasi dan kerjasama yang harmonis, efektif, dan efisien dengan masyarakat untuk memajukan dan mengembangkan pendidikan.
- Guru mengakomodasikan aspirasi masyarakat dalam mengembangkan dan meningkatkan kualitas pendidikan dan pembelajaran.
- Guru peka terhadap perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat.
- Guru bekerjasama secara arif dengan masyarakat untuk meningkatkan prestise dan martabat profesinya.
- Guru melakukan semua usaha untuk secara bersama-sama dengan masyarakat berperan aktif dalam pendidikan dan meningkatkan kesejahteraan peserta didiknya.
- Guru mememberikan pandangan profesional, menjunjung tinggi nilai-nilai agama, hukum, moral, dan kemanusiaan dalam berhubungan dengan masyarakat.
- Guru tidak membocorkan rahasia sejawat dan peserta didiknya kepada masyarakat.
- Guru tidak menampilkan diri secara ekslusif dalam kehidupan bermasyarakat.
(4) Hubungan Guru dengan Sekolah dan Rekan Sejawat:
a. Guru memelihara dan meningkatkan kinerja, prestasi, dan reputasi sekolah.
b. Guru memotivasi diri dan rekan sejawat secara aktif dan kreatif dalam melaksanakan proses pendidikan.
c. Guru menciptakan suasana sekolah yang kondusif.
d. Guru menciptakan suasana kekeluargaan di didalam dan luar sekolah.
e. Guru menghormati rekan sejawat.
f. Guru saling membimbing antarsesama rekan sejawat.
g. Guru menjunjung tinggi martabat profesionalisme dan hubungan kesejawatan dengan standar dan kearifan profesional.
h. Guru dengan
berbagai cara harus membantu rekan-rekan juniornya untuk tumbuh secara
profesional dan memilih jenis pelatihan yang relevan dengan tuntutan
profesionalitasnya.
i. Guru
menerima otoritas kolega seniornya untuk mengekspresikan
pendapat-pendapat profesional berkaitan dengan tugas-tugas pendidikan
dan pembelajaran.
j. Guru membasiskan-diri pada nilai-nilai agama, moral, dan kemanusiaan dalam setiap tindakan profesional dengan sejawat.
k. Guru
memiliki beban moral untuk bersama-sama dengan sejawat meningkatkan
keefektifan pribadi sebagai guru dalam menjalankan tugas-tugas
profesional pendidikan dan pembelajaran.
l. Guru
mengoreksi tindakan-tindakan sejawat yang menyimpang dari kaidah-kaidah
agama, moral, kemanusiaan, dan martabat profesionalnya.
m. Guru tidak mengeluarkan pernyataan-keliru berkaitan dengan kualifikasi dan kompetensi sejawat atau calon sejawat.
n. Guru tidak melakukan tindakan dan mengeluarkan pendapat yang akan merendahkan marabat pribadi dan profesional sejawatnya.
o. Guru
tidak mengoreksi tindakan-tindakan profesional sejawatnya atas dasar
pendapat siswa atau masyarakat yang tidak dapat dipertanggungjawabkan
kebenarannya.
p. Guru tidak membuka rahasia pribadi sejawat kecuali untuk pertimbangan-pertimbangan yang dapat dilegalkan secara hukum.
q. Guru tidak menciptakan kondisi atau bertindak yang langsung atau tidak langsung akan memunculkan konflik dengan sejawat.
(5) Hubungan Guru dengan Profesi :
a. Guru menjunjung tinggi jabatan guru sebagai sebuah profesi.
- Guru berusaha mengembangkan dan memajukan disiplin ilmu pendidikan dan mata pelajaran yang diajarkan.
c. Guru terus menerus meningkatkan kompetensinya.
- Guru menunjung tinggi tindakan dan pertimbangan pribadi dalam menjalankan tugas-tugas profesional dan bertanggungjawab atas konsekuensinya.
- Guru menerima tugas-tugas sebagai suatu bentuk tanggungjawab, inisiatif individual, dan integritas dalam tindakan-tindakan profesional lainnya.
- Guru tidak melakukan tindakan dan mengeluarkan pendapat yang akan merendahkan martabat profesionalnya.
- Guru tidak menerima janji, pemberian, dan pujian yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan-tindakan profesionalnya.
- Guru tidak mengeluarkan pendapat dengan maksud menghindari tugas-tugas dan tanggungjawab yang muncul akibat kebijakan baru di bidang pendidikan dan pembelajaran.
(6) Hubungan Guru dengan Organisasi Profesinya :
- Guru menjadi anggota organisasi profesi guru dan berperan serta secara aktif dalam melaksanakan program-program organisasi bagi kepentingan kependidikan.
- Guru memantapkan dan memajukan organisasi profesi guru yang memberikan manfaat bagi kepentingan kependidikan.
- Guru aktif mengembangkan organisasi profesi guru agar menjadi pusat informasi dan komunikasi pendidikan untuk kepentingan guru dan masyarakat.
- Guru menunjung tinggi tindakan dan pertimbangan pribadi dalam menjalankan tugas-tugas organisasi profesi dan bertanggungjawab atas konsekuensinya.
- Guru menerima tugas-tugas organisasi profesi sebagai suatu bentuk tanggungjawab, inisiatif individual, dan integritas dalam tindakan-tindakan profesional lainnya.
- Guru tidak melakukan tindakan dan mengeluarkan pendapat yang dapat merendahkan martabat dan eksistensi organisasi profesinya.
- Guru tidak mengeluarkan pendapat dan bersaksi palsu untuk memperoleh keuntungan pribadi dari organisasi profesinya.
- Guru tidak menyatakan keluar dari keanggotaan sebagai organisasi profesi tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
(7) Hubungan Guru dengan Pemerintah
- Guru memiliki komitmen kuat untuk melaksanakan program pembangunan bidang pendidikan sebagaimana ditetapkan dalam UUD 1945, UU tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang tentang Guru dan Dosen, dan ketentuan perundang-undangan lainnya.
- Guru membantu program pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan yang berbudaya.
- Guru berusaha menciptakan, memelihara dan meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
- Guru tidak menghindari kewajiban yang dibebankan oleh pemerintah atau satuan pendidikan untuk kemajuan pendidikan dan pembelajaran.
- Guru tidak melakukan tindakan pribadi atau kedinasan yang berakibat pada kerugian negara.
BAGIAN EMPAT
Pelaksanaan, Pelanggaran, dan Sanksi
Pasal 7
(1) Guru dan organisasi profesi guru bertanggungjawab atas pelaksanaan Kode Etik Guru Indonesia.
(2) Guru dan organisasi guru
berkewajiban mensosialisasikan Kode Etik Guru Indonesia kepada rekan
sejawat, penyelenggara pendidikan, masyarakat, dan pemerintah.
Pasal 8
(1) Pelanggaran
adalah perilaku menyimpang dan atau tidak melaksanakana Kode Etik Guru
Indonesia dan ketentuan perundangan yang berlaku yang berkaitan dengan
profesi guru.
(2) Guru yang melanggar Kode Etik Guru Indonesia dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
(3) Jenis pelanggaran meliputi pelanggaran ringan, sedang, dan berat.
Pasal 9
(1) Pemberian rekomendasi sanksi terhadap guru yang melakukan pelanggaran terhdap Kode Etik Guru Indonesia menjadi wewenang Dewan Kehormatan Guru Indonesia.
(2) Pemberian
sanksi oleh Dewan Kehormatan Guru Indonesia sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) harus objektif, tidak diskriminatif, dan tidak bertentangan
dengan anggaran dasar organisasi profesi serta peraturan
perundang-undangan.
(3) Rekomendasi Dewan Kehormatan Guru Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan oleh organisasi profesi guru.
(4) Sanksi
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan upaya pembinaan kepada
guru yang melakukan pelanggaran dan untuk menjaga harkat dan martabat
profesi guru.
(5) Siapapun
yang mengetahui telah terjadi pelanggaran Kode Etik Guru Indonesia
wajib melapor kepada Dewan Kehormatan Guru Indonesia, organisasi profesi
guru, atau pejabat yang berwenang.
(6) Setiap
pelanggar dapat melakukan pembelaan diri dengan/atau tanpa bantuan
organisasi profesi guru dan/atau penasihat hukum sesuai dengan jenis
pelanggaran yang dilakukan dihadapan Dewan Kehormatan Guru Indonesia.
Bagian Lima
Ketentuan Tambahan
Pasal 10
Tenaga
kerja asing yang dipekerjakan sebagai guru pada satuan pendidikan di
Indonesia wajib mematuhi Kode Etik Guru Indonesia dan peraturan
perundang-undangan.
Bagian Enam
Penutup
Pasal 11
(1) Setiap guru harus secara sungguh-sungguh menghayati, mengamalkan, serta menjunjung tinggi Kode Etik Guru Indonesia.
(2) Guru
yang belum menjadi anggota organisasi profesi guru harus memilih
organisasi profesi guru yang pembentukannya sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
(3) Dewan Kehormatan Guru Indonesia menetapkan sanksi kepada guru yang telah secara nyata melanggar Kode Etik Guru Indonesia.
Sumber: http://www.pgri.or.id/kode-etik/organisasi/kode-etik/kode-etik-guru-indonesia (Iwas)
Pemerintah Segera Ganti Kurikulum Pendidikan
Sabtu, 24-Nov-2012 14:42:54
Pemerintah
memastikan akan melakukan perubahan kurikulum 2013. Perubahan tersebut
dipastikan akan mulai diterapkan pada Juli 2013, dan berlaku di semua
jenjang pendidikan negeri, swasta, dan agama.
Adapun salah satu dampak dari perubahan kurikulum ini, Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra), Agung Laksono, mengatakan akan ada perubahan jam sekolah atau akan terjadi penambahan jam sekolah.
Menko Kesra menjelaskan, untuk tingkat SD, misalnya, pelajar kelas 1 yang semula 26 jam dalam seminggu menjadi 30 jam. Kelas 2 dari hanya 27 jam menjadi 32 jam dalam seminggu. Kelas 3 menjadi 34 jam dari 28 jam sebelumnya. Sementara untuk kelas 4, 5, 6 dari 32 jam menjadi 36 jam.
"Perubahan ini dilakukan secara gradual, bertahap untuk kelas I, IV, VII dan X. Nanti diterapkan secara keseluruhan," kata Agung, di Jakarta, (22/11).
Kurikulum baru tersebut juga akan 'memangkas' sejumlah mata pelajaran sehingga lebih terintegrasi dan terpadu. Untuk tingkat SD dari 10 mata pelajaran menjadi enam, yaitu bahasa Indonesia (yang menyatukan IPA dan IPS), agama, Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan, Matematika, Seni Budaya, serta Pendidikan Jasmani dan Kesehatan.
Sementara untuk tingkat SMP mata pelajarannya Matematika, IPA, IPS, bahasa Inggris, Seni Budaya, Pendidikan Jasmani dan Kesehatan, serta Prakarya.
"Untuk kegiatan kepramukaan menjadi kegiatan wajib ekstrakurikuler sebagai pembentuk karakter bangsa dalam menumbuhkan budi pekerti dan kesetiakawanan sosial. Namun kegiatan ini masih perlu dikonsultasikan lagi agar tidak menjadi beban bagi murid, terutama murid yang berkebutuhan khusus," kata Agung.
Deputi Menko Kesra bidang Pendidikan dan Agama, Agus Sartono mengatakan perubahan kurikulum adalah amanat pembangunan. Amanat ini sudah dituangkan sejak tahun 1999 bahwa kurikulum itu harus dinamis sesuai tuntutan jaman.
"Kita termasuk agak terlambat. Jadi bukan ganti menteri, tapi ganti kurikulum," katanya.
Nantinya, lanjut dia, ada pendidikan khusus kepramukaan bagi para guru di semua jenjang. Minimal dua guru di setiap sekolah menjadi instruktur kepramukaan bagi murid.
Penataan kurikulum ini jelas berimbas pada pengadaan buku sekolah. "Nanti ada buku induk yang bahan ajarnya diatur oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan agar tidak terjadi jual beli buku," kata Agus.
Sumber: www.jurnas.com
Sumber: http://litbang.kemdikbud.go.id/detail.php?Pemerintah-Segera-Ganti-Kurikulum&id=100000208 (Iwas)
Adapun salah satu dampak dari perubahan kurikulum ini, Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra), Agung Laksono, mengatakan akan ada perubahan jam sekolah atau akan terjadi penambahan jam sekolah.
Menko Kesra menjelaskan, untuk tingkat SD, misalnya, pelajar kelas 1 yang semula 26 jam dalam seminggu menjadi 30 jam. Kelas 2 dari hanya 27 jam menjadi 32 jam dalam seminggu. Kelas 3 menjadi 34 jam dari 28 jam sebelumnya. Sementara untuk kelas 4, 5, 6 dari 32 jam menjadi 36 jam.
"Perubahan ini dilakukan secara gradual, bertahap untuk kelas I, IV, VII dan X. Nanti diterapkan secara keseluruhan," kata Agung, di Jakarta, (22/11).
Kurikulum baru tersebut juga akan 'memangkas' sejumlah mata pelajaran sehingga lebih terintegrasi dan terpadu. Untuk tingkat SD dari 10 mata pelajaran menjadi enam, yaitu bahasa Indonesia (yang menyatukan IPA dan IPS), agama, Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan, Matematika, Seni Budaya, serta Pendidikan Jasmani dan Kesehatan.
Sementara untuk tingkat SMP mata pelajarannya Matematika, IPA, IPS, bahasa Inggris, Seni Budaya, Pendidikan Jasmani dan Kesehatan, serta Prakarya.
"Untuk kegiatan kepramukaan menjadi kegiatan wajib ekstrakurikuler sebagai pembentuk karakter bangsa dalam menumbuhkan budi pekerti dan kesetiakawanan sosial. Namun kegiatan ini masih perlu dikonsultasikan lagi agar tidak menjadi beban bagi murid, terutama murid yang berkebutuhan khusus," kata Agung.
Deputi Menko Kesra bidang Pendidikan dan Agama, Agus Sartono mengatakan perubahan kurikulum adalah amanat pembangunan. Amanat ini sudah dituangkan sejak tahun 1999 bahwa kurikulum itu harus dinamis sesuai tuntutan jaman.
"Kita termasuk agak terlambat. Jadi bukan ganti menteri, tapi ganti kurikulum," katanya.
Nantinya, lanjut dia, ada pendidikan khusus kepramukaan bagi para guru di semua jenjang. Minimal dua guru di setiap sekolah menjadi instruktur kepramukaan bagi murid.
Penataan kurikulum ini jelas berimbas pada pengadaan buku sekolah. "Nanti ada buku induk yang bahan ajarnya diatur oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan agar tidak terjadi jual beli buku," kata Agus.
Sumber: www.jurnas.com
Sumber: http://litbang.kemdikbud.go.id/detail.php?Pemerintah-Segera-Ganti-Kurikulum&id=100000208 (Iwas)
Mendikbud: pendidikan harus menanamkan nilai kreativitas
Jumat, 23-Nov-2012 08:36:39
Jakarta
- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Mohammad Nuh, mengatakan
pendidikan harus menanamkan nilai-nilai kreatifitas untuk menciptakan
anak bangsa yang gemar berinovasi.
"Saat ini sedang dilakukan penyusunan kurikulum dan akan memasukkan nilai-nilai kreatifitas. Pendidikan itu harus menanamkan nilai-nilai kreativitas," ujarnya dalam Anugerah Peduli Pendidikan 2012 di Jakarta, Kamis.
Mantan Rektor ITS itu menjelaskan kreatifitas itu dua pertiganya dipengaruhi oleh pendidikan, sedangkan inteligensia itu dua pertiganya dipengaruhi oleh genetik.
"Membangun kreativitas itu mulai dari pendidikan sebagai motor inovasi," katanya.
Dalam malam penganugerahan itu, Mendikbud meminta seluruh elemen masyarakat untuk bahu-membahu memajukan pendidikan.
"Mengurusi dunia pendidikan itu tidak mungkin ditangani oleh Kemdikbud sendiri. Tugas Kemdikbud selain menyelenggarakan pendidikan juga mendorong partisipasi publik," kata dia.
Dia menambahkan penghargaan yang diberikan Kemdikbud itu juga bertujuan untuk menumbuhkan budaya konstruktif yang menghargai, sekaligus mendorong anak-anak muda untuk turut berpartisipasi dalam dunia pendidikan.
Ada lima kategori penerima penghargaan yakni perusahaan, kementerian atau lembaga pemerintah, yayasan nirlaba, kategori individual, dan program acara TV.
"Saat ini sedang dilakukan penyusunan kurikulum dan akan memasukkan nilai-nilai kreatifitas. Pendidikan itu harus menanamkan nilai-nilai kreativitas," ujarnya dalam Anugerah Peduli Pendidikan 2012 di Jakarta, Kamis.
Mantan Rektor ITS itu menjelaskan kreatifitas itu dua pertiganya dipengaruhi oleh pendidikan, sedangkan inteligensia itu dua pertiganya dipengaruhi oleh genetik.
"Membangun kreativitas itu mulai dari pendidikan sebagai motor inovasi," katanya.
Dalam malam penganugerahan itu, Mendikbud meminta seluruh elemen masyarakat untuk bahu-membahu memajukan pendidikan.
"Mengurusi dunia pendidikan itu tidak mungkin ditangani oleh Kemdikbud sendiri. Tugas Kemdikbud selain menyelenggarakan pendidikan juga mendorong partisipasi publik," kata dia.
Dia menambahkan penghargaan yang diberikan Kemdikbud itu juga bertujuan untuk menumbuhkan budaya konstruktif yang menghargai, sekaligus mendorong anak-anak muda untuk turut berpartisipasi dalam dunia pendidikan.
Ada lima kategori penerima penghargaan yakni perusahaan, kementerian atau lembaga pemerintah, yayasan nirlaba, kategori individual, dan program acara TV.
Sumber: www.antaranews.com
SUmber: http://litbang.kemdikbud.go.id/detail.php?Mendikbud:-pendidikan-harus-menanamkan-nilai&id=100000207 (Iwas)
Langganan:
Postingan (Atom)